Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron saat kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul, Bogor, Kamis (21/08/2025). Foto : Rdn/Andri

PARLEMENTARIA, Bogor – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul, Bogor, merupakan bagian dari pendalaman terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan tata kelola kehutanan, Kamis (21/08/2025).

Herman menjelaskan, berdasarkan hasil telaah BPK, Perhutani Divisi Regional Jawa Barat masih mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, meskipun secara nasional Perhutani membukukan keuntungan lebih dari Rp300 miliar. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian serius DPR.

“Kalau dengan pengelolaan 380 ribu hektare lahan masih rugi, tentu ada hal yang harus didalami. Kami tidak ingin underestimate, semua harus berbasis data. Karena di tingkat nasional Perhutani masih untung, tetapi di Jabar masih merugi,” ujar Herman kepada Parlementaria usai pertemuan. 

Dalam kunjungan tersebut, BAKN meninjau pengelolaan wisata alam Ecopark Sentul yang dikelola Perhutani sebagai salah satu unit usaha. Herman menilai potensi wisata alam dan kerja sama pemanfaatan sumber daya air sebenarnya prospektif, seiring tren masyarakat yang mulai beralih ke wisata berbasis alam. Namun, ia menekankan perlunya transparansi dan optimalisasi agar kerja sama dengan pihak ketiga memberikan manfaat signifikan bagi Perhutani.

Selain itu, BAKN juga menyoroti kepastian hukum Perhutani pasca terbitnya peraturan pemerintah baru. “Status Perhutani sampai sekarang masih bergantung pada SK Menteri, dan ini harus jadi pendalaman kami. Banyak kawasan yang dikerjasamakan, tapi tidak memberikan benefit terhadap Perhutani,” tambah Herman.

Ia menyebutkan, dari hasil klarifikasi, sebagian temuan BPK sudah ditindaklanjuti, sebagian selesai, namun masih ada yang belum tuntas. Karena itu, BAKN akan terus mendalami persoalan ini. “Nanti kami akan putuskan apakah cukup dengan rekomendasi internal atau perlu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal-hal yang menyebabkan kerugian dan ketidakpastian harus bisa terungkap,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Dengan demikian, BAKN berharap hasil pendalaman ini dapat mendorong tata kelola Perhutani yang lebih akuntabel, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat. (rdn)